Home Artikel Populer
Postingan paling populer

411

Pernah dengar kata reses? Reses adalah suatu waktu dimana para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berkunjung ke daerah pemilihannyauntuk bertemu dengan konstituennya. Fungsi dari reses ini adalah untuk menggali aspirasi untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang dan Sosialisasi tentang hasil kerja selama masa sidang di DPR-RI. Hal ini menjadi sesuatu yang penting, karena melalui reses ini terjadi interaksi antara anggota dewan yang mewakili rakyat dan rakyat yang memberikan mandat kepada anggota DPR tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang no 27. Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD( UU MD3). Masa Reses ditetapkan sebanyak 5 kali dalam satu tahun. Jadi setiap anggota DPR diwajibkan untuk hadir minimal 5 kali dalam satu tahun ke daerah pemilihan. Oleh karena itu diperlukan satu metode penyampaian aspirasi dari konstituen yang efektif dan efisien sehngga proses penyampaiannya menjadi lebih baik.

TurunTangan Bandung memiliki sebuah ide yang menarik tentang bagaimana menyikapi masa reses terhadap para anggota DPR yang berasal dari wilayah Bandung. Berangkat dari keresahan bahwa para pemilih tidak boleh tinggal diam terhadap para anggota DPR yang mewakilinya, maka disusunlah sebuah program Swara DPR (Sapa Wakil Rakyat di DPR). Swara DPR adalah sebuah program yang disiarkan melalui radio, RRI Pro 1 FM Bandung, dimana para wakil rakyat berdiskusi secara langsung dengan para pemuda yang punya ketertarikan untuk mengetahui apa saja yang sedang dilakukan para wakilnya di DPR.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan 5 kali swara DPR diantaranya terkait dengan dana aspirasi, Sosialiasi Undang-Undang Penyiaran, dan RUU Disabilitas. Pada tahun 2016 ini diharapkan akan tetap konsisten dengan penyelenggaraan Swara DPR ini. TurunTangan Bandung akan mengubah konsepsi acara tidak hanya melalui Radio tapi juga akan turun ke sekolah-sekolah dan kampus yang ada di Bandung untuk menyebarkan semangat peduli terhadap politik dan mendekatkan rakyat dengan wakilnya.

570

26 Abad yang lalu, ada seorang dari Yunani yang terkenal dengan pemikirannya tentang perubahan. “Kau tidak akan menginjakan kaki pada sungai yang sama” begitu kata Heraklitos. Air sungai yang terus bergerak dan berpindah adalah sebuah alasan bahwa sungai akan terus berubah. Panta rhei kai uden menei, “Semua mengalir dan tidak ada sesuatupun yang tinggal tetap”.

Begitupun dengan kondisi yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, tidak akan ada yang selalu sama dari setiap harinya. Apel yang kita simpan di meja, lama kelamaan akan menghitam, karena unsur-unsur di dalamnya yang berubah. Tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri.

Begitu juga dalam organisasi, perubahan harus selalu terjadi atau dilakukan. Program yang maju dan berhenti, anggota yang datang dan pergi. Semuanya telah menjadi sesuatu yang pasti. Tidak ada yang perlu disesali. Hal yang harus dilakukan adalah melalukan evaluasi, mencari cara untuk memanfaatkan perubahan-perubahan yang akan kita alami. Seperti yang juga pernah disampaikan oleh Winston Churchills, there is nothing wrong with changeif it is in the right direction – “Tidak ada yang salah dengan perubahan, jika perubahan itu berada di jalur yang seharusnya”. Evaluasi harus tetap dilakukan untuk memastikan perubahan yang terjadi tetap mengarahkan organisasi menuju tujuan akhirnya.

Beberapa waktu lalu beberapa regional turuntangan daerah mengadakan regenerasi, mengganti pengurus lama dengan yang baru, merekrut relawan dan berbagai kegiatan lainnya. Sebuah kutipan yang sering disampaikan oleh Herry Dharamawan, Inisiator Kelas Negarawan Muda, “Orang boleh datang dan pergi tapi idenya tetap disini”. Hal ini yang harus bisa kita ingat dan amini, ide besar yang selalu ada di dalam sebuah organisasi harus bisa dijaga oleh orang-orang yang ada di dalamnya.

Semangat TurunTangan adalah semangat melihat masalah dan terlibat, ambil bagian untuk jadi solusi, untuk lunasi janji kemerdekaan. TurunTangan memiliki cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang dipenuhi pemimpin-pemimpin yang bersih dan berkompeten. Kita semua membayangkan Indonesia yang memiliki pemimpin tempat menggantungkan harapan, mau mendengarkan, dengan rekam jejak yang bersih, pemimpin yang mau turun tangan.

Tidak ada pemimpin yang tercipta secara instan, setiap pemimpin pasti mengalami prosesnya masing-masing. Layaknya sebuah batu yang ditempa dan menjadi berlian, maka pemimpin yang baik pasti akan muncul dari orang-orang yang punya rekam jejak karena pernah melakukan sesuatu. Proyek sosial di TurunTangan diharapkan untuk menjadi tempat relawan ditempa, mengalami proses, menjadi calon pemimpin di masa depan, pada akhirnya menjadi pemimpin yang berkompeten untuk Indonesia masa depan.

TurunTangan berharap akan menjadi wadah dari pemimpin-pemimpin masa depan Indonesia. Pemimpin yang bersih karena berada di lingkungan yang juga ingin melakukan sesuatu secara terhomat, untuk itulah komunitas TurunTangan di dorong untuk tetap ada dan hidup. Ekosistem yang bersih akan menjaga orang-orang yang ada di dalamnya untuk tetap bersih.

 

500

Presiden Jokowi beserta sederet Pimpinan DPR baru saja mengumumkan bahwa Revisi UU KPK yang selama ini menjadi bola panas di Senayan telah resmi ditunda. Sikap dari Presiden yang seakan-akan “kompromi” dengan DPR menjadi sikap yang kontradiktif untuk menciptakan Indonesia bebas dari korupsi.

Dalil penguatan yang selama ini menjadi alasan oknum-oknum DPR untuk merevisi UU KPK sudah dinilai publik sebagai suatu kebohongan besar. Draft yang beredar di masyarakat menunjukkan betapa KPK yang selama ini menjadi baris terdepan untuk memberantas korupsi sedang “dikerjai” oleh anggota DPR. Tarik menarik kepentingan partai politik kemudian dipertontonkan kepada publik.

Memasukkan Revisi UU KPK dalam Prolegnas DPR tahun 2016 seakan menjadi jalan keluar bagi DPR untuk mencoba mengkebiri kembali wewenang KPK menjadi lebih lemah. Beberapa partai politik yang diharapkan masyarakat menjadi representasi suara rakyat kian menunjukkan niat buruk yang sebenarnya.

Setidaknya ada 4 poin penting terkait penundaan yang disepakati oleh Presiden dan Pimpinan DPR.

Pertama, keputusan Presiden untuk menunda pembahasan Revisi UU KPK ini sangat bertolak belakang dengan program “Nawacita” yang selama masa kampanye selalu didengung-dengungkan oleh Jokowi-JK. Dalam salah satu program tersebut Jokowi-JK berkomitmen untuk menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Seakan jargon Nawacita itu hanya dijadikan objek kampanye dan dilupakan ketika mendapatkan kekuasaan.

Kedua, menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW) total kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi pada tahun 2015 sebanyak 3,1 trilyun dan nilai suap yang dilakukan oleh tersangka-tersangka kasus korupsi sebanyak 450,45 milyar. Data tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia adalah salah satu dari negara yang sedang mengalami badai korupsi yang dahsyat. Presiden seharusnya bisa bertindak bijak dan tegas menanggapi upaya membumihanguskan KPK yang gencar dilakukan oleh oknum-oknum di DPR.

Ketiga, revisi UU KPK ini bukan baru pertama kali digulirkan oleh partai-partai politik di DPR. Tercatat sudah 4 kali para anggota dewan mengeluarkan “jurus” untuk merevisi UU KPK. Mulai dari umur KPK yang dibatasi hanya 12 tahun, penyadapan harus izin Ketua Pengadilan Negeri, KPK hanya bisa menangani kasus korupsi yang bernilai 50 milyar, sampai kepada usaha terakhir mereka dengan membatasi wewenang Ketua KPK dengan membentuk Dewan Pengawas, KPK tidak diperbolehkan lagi mengangkat penyidik independen, penyadapan dan penyitaan harus melalui izin Dewan Pengawas, dan penerbitan SP3 yang selama ini tidak pernah ada di KPK.

Keempat, Presiden Jokowi dan DPR terkesan menutup mata dengan pergerakan-pergerakan rakyat yang bersikeras menolak Revisi UU KPK ini masuk dalam prolegnas DPR tahun 2016. Berbagai aksi telah diinisiasi oleh berbagai elemen masyarakat Indonesia, dari mulai aksi Save KPK yang dilakukan di beberapa daerah, dukungan para Guru Besar Universitas yang menolak Revisi UU KPK, sampai dukungan dari grup band Slank yang membuat konser mini di KPK untuk menggalang dukungan penolakan Revisi UU KPK. Rangkaian dukungan masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia masih butuh KPK yang kuat, bukan KPK yang “masuk angin”.

Sikap penolakan dari Presiden seharusnya menjadi langkah terbaik untuk mengakhiri “drama” politik ini. Penundaaan pembahasan Revisi UU KPK seakan menjadi “bom” yang sewaktu-waktu bisa meledak. Efek dari penundaan tersebut adalah akan timbul perasaan ketidakpastian dari masyarakat tentang nasib KPK kedepan dan muncul keraguan dari komitmen pemberantasan korupsi di era Jokowi-JK.

Komitmen KPK

Pimpinan KPK yang baru ini sudah menunjukkan taring dalam pemberantasan korupsi. Hal ini terbukti dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang telah menciduk 2 orang koruptor dalam waktu 2 bulan. Dimulai dari kasus seorang anggota legislatif dari PDIP kemudian dilanjutkan dengan penangkapan Kasubdit Mahkamah Agung. Hampir dari semua kalangan di Pemerintahan pernah berurusan dengan KPK, baik ranah eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Agus Rahardjo sebagai Ketua KPK telah mengeluarkan sikap yang tegas bahwa poin-poin di draft Revisi UU KPK akan melemahkan KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi. Hal senada juga diikuti oleh Wadah Pegawai KPK untuk menolak Revisi UU KPK dan menuntut agar Presiden mengeluarkan pernyataan menolak Revisi UU KPK tersebut.

Bukan hanya Ketua KPK saat ini yang tegas menolak revisi tersebut, bahkan Ketua KPK sebelumnya juga mengeluarkan seruan untuk bersama-sama menolak Revisi UU KPK. Dimulai dari Bambang Widjojanto, Abraham Samad, Indraseno Adji, sampai kepada Chandra M Hamzah. Ini membuktikan bahwa KPK masih terus berkomitmen untuk terus memperkuat lembaga anti rasuah tersebut.

Menurut catatan ICW dari rentan waktu 2004 sampai tahun 2014, KPK telah mempunyai sederet prestasi dalam pemberantasan korupsi. Diantaranya, KPK berhasil menangkap 3 Menteri aktif era pemerintahan SBY yaitu Andi Mallarangeng (eks Menpora), Jero Wacik (eks Menteri ESDM), dan Suryadharma Ali (eks Menteri Agama), belum lagi KPK berhasil menangkap Ketua MK dan Pimpinan Partai Politik (Suryadharma Ali dan Anas Urbaningrum), serta KPK mengklaim telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp 249 trilyun.

Tentu sederet prestasi yang sudah diperlihatkan oleh KPK dikarenakan wewenang yang besar serta kepercayaan publik yang masih tinggi kepada lembaga ini. Lalu jika publik masih percaya dengan KPK “rasa” sekarang, kenapa wewenangnya harus diganggu?

Peta Politik Senayan

PDIP beserta partai koalisi pendukung Pemerintah menjadi pelopor lahirnya Revisi UU KPK di DPR. Sikap yang tidak disangka-sangka dipertontonkan oleh Partai Banteng Merah tersebut, bersama Partai Nasdem, Hanura, PKB, Golkar, PPP, dan Partai PAN, mereka berusaha sekuat tenaga untuk memasukkan Revisi UU KPK ke Prolegnas DPR tahun 2016. Partai koalisi yang harusnya bisa menjadi cerminan komitmen Pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, kini menjadi sekumpulan elite yang hanya mementingkan kepentingan kelompok.

Sampai saat ini hanya Gerindra, Demokrat, dan PKS yang menolak Revisi UU KPK masuk Prolegnas DPR 2016. Dalam konteks ini justru partai oposisi pemerintah yang menjadi representasi komitmen Jokowi JK pada masa kampanye 2014. Justru yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah komitmen dari kedua kubu di pemerintahan agar lebih bisa menjaga marwah dan semakin memperkuat KPK.

Komisi III DPR RI yang diharapkan menjadi palang penghambat pelemahan KPK justru menjadi corong utama yang ingin membumihanguskan lembaga anti rasuah itu. Dengan alasan setiap lembaga harus ada “Dewan Pengawas” menjadi senjata tangkisan utama mereka ketika publik bersuara tentang revisi UU KPK. Seakan-akan Komisi Hukum DPR RI itu kehilangan penafsiran yang tepat tentang tujuan mereka berada di Senayan.

Saat ini seluruh masyarakat Indonesia menantikan trio eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang pro terhadap pemberantasan korupsi. Ekskutif yang mendengarkan suara rakyat, legislatif yang menjadi penyambung lidah rakyat, dan yudikati yang menjadi panglima hukum pelindung rakyat. Jelas sudah putusannya, Presiden meminta DPR untuk menunda pembahasan RUU KPK. Bisa dipastikan seluruh elemen masyarakat kecewa terhadap unsur “trias politica” di awal tahun 2016 ini. Sebenarnya ini bisa menjadi momentum yang baik bagi Presiden dan DPR sebagai “panitia” pembuat UU untuk membuktikan bahwa UU yang mereka buat semata-mata untuk rakyat dan ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi.

463

Indonesia telah mencapai titik sempurna dalam konteks bernegara, demokrasi telah menjadi pilihan sejak jatuhnya rezim otoriter. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata Demos yang berarti rakyat dan Kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan, jadi demokrasi  adalah sebuah model pemerintahan dimana semua warga negara diberi kesempatan untuk turut serta terlibat dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Sistem ini menjadi antitesa dalam kondisi bangsa Indonesia, disaat Indonesia hanya dikuasai oleh oknum-oknum pengusaha dan pemerintah maka kali ini bangsa Indonesia bisa berdaulat dan menjadi bangsa yang partisipatif dalam mengambil kebijakan dan menentukan arah bangsa kedepan. Namun apakah demokrasi yang kita idam-idamkan sudah terlaksana?

Menurut Democracy Index tahun 2014, Indonesia menempati peringkat ke 49 sebagai negara yang demokrasinya belum sempurna. Hal ini dikarenakan masih minimnya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan serta KKN yang masih merajarela dalam pemilihan umum di Indonesia. Sistem demokrasi sebenarnya adalah sistem pemerintahan yang baik jika ingin memberantas praktek-praktek korupsi, karena melalui sistem ini lah partisipasi rakyat untuk menentukan sekaligus mengawasi jalannya roda pemerintahan terbuka selebar-lebarnya, sebagaimana kata-kata dari Abraham Lincoln “Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.

“Harga” Konstituen

Cita-cita demokrasi yang baik tersebut tidak selalu sejalan dengan kenyataan yang terjadi, praktek-praktek korupsi sudah mengakar rumput dalam sistem demokrasi Indonesia. Rakyat selalu dijadikan target untuk diperdaya oleh rupiah dalam setiap pemilihan umum, jika dikalkulasikan dengan asumsi rakyat dibayar 50 ribu rupiah agar memilih si calon tersebut, maka harga dari rakyat itu tak lebih dari 27 rupiah per hari dan mereka telah menggadaikan daulat dan hajat hidup mereka selama kurun waktu 5 tahun ke depan. Praktek  kecurangan ini sangat sering terjadi dan berdampak langsung dengan jumlah kepala daerah yang tersangkut kasus hukum, menurut data Kementerian Dalam Negeri tahun 2011 sebanyak 40 kepala daerah, tahun 2012 sebanyak 41 kepala daerah, tahun 2013 sebanyak 23 kepala daerah, dan tahun 2014 sebanyak 56 kepala daerah tersangkut kasus hukum, yang umumnya berkaitan dengan anggaran, begitu juga dengan anggota DPRD, berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri dari mulai tahun 2005 sampai 2014 terdapat 3.169 orang terkena kasus korupsi baik di tingkat Kabupaten ataupun Provinsi. Harga pencalonan dan biaya kampanye yang mahal menyebabkan mereka terjerumus korupsi setelah menjabat, nepotisme sebagai harga balas jasa pun dilakukan untuk mengisi pos-pos pemerintahan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang demokrasi jelas tertuang dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Isi peraturan tersebut menggambarkan bahwa rakyat menjadi penentu dari semua kebijakan di Indonesia. Tentu kita masih ingat dengan polemik Pilkada langsung dan Pilkada tidak langsung (keterwakilan) tahun 2014 yang lalu, daulat yang seharusnya dimiliki rakyat untuk menentukan pimpinan daerahnya seakan “disulap” oleh para politisi DPR menjadi kewenangan anggota DPRD dengan dalil isi Pancasila di poin ke-4 yaitu tentang keterwakilan rakyat. Bentuk demokrasi seperti ini yang menjadi palang penghambat pemberantasan korupsi. Permasalahan demokrasi dalam ranah pemilu harus dibereskan melalui pendidikan politik rakyat Indonesia, mereka harus disadarkan bahwa daulat yang telah diberikan harus dimanfaatkan untuk memilih pemimpin yang benar-benar berkompeten.

Pilkada Serentak

Demokrasi tahun 2015 menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia, pemilihan umum serentak dilaksanakan, sebanyak 8 provinsi, 170 kabupaten, dan 26 kota sudah melaksanakan pesta demokrasi. Tentu model demokrasi ini menjadi baik jika dikaitkan dengan efisiensi biaya, tapi kebijakan pemilihan umum serentak ini harus diikuti juga dengan model pengawasan yang lebih ketat dari Bawaslu ataupun Panwaslu daerah, serta permasalahan yang sering luput dari pemberitaan adalah pola rekrutmen partai politik Indonesia. Ada baiknya diberlakukan semacam pola seleksi di internal partai menggunakan tim khusus yang diisi oleh orang-orang berkompeten dalam penentuan anggota partai politik, baik dalam skala nasional maupun daerah agar partai-partai di Indonesia layak dikatakan sebagai representasi suara seluruh rakyat Indonesia. Kondisi saat ini partai politik sering kali menempatkan orang-orang yang hanya mengandalkan uang dan popularitas untuk meraup suara rakyat. Minimnya tingkat partisipasi publik dalam pemilihan umum serentak di beberapa daerah menjadi bukti kebosanan publik melihat pola korupsi yang terus menerus berulang, dimulai dari mahar politik, kampanye uang, dan diakhiri dengan kemenangan yang harus dibayar mahal karena telah memakai uang atau jasa dari para pendukungnya. Jika pendidikan politik rakyat tidak dibenahi dan pola rekrutmen partai politik tidak diperbaiki maka demokrasi tanpa korupsi yang kita impikan hanya akan menjadi slogan.

Menuju demokrasi yang sempurna memang butuh waktu dan sinergitas antara eksekutif, legislatif, yudikatif, dan rakyat Indonesia. Pemerintahan yang baru diberbagai daerah harus membuka ruang lebar kepada rakyat untuk turut serta dalam perumusan dan pengawasan kebijakan-kebijakan yang telah dihasilkan. Dukungan dari kebijakan eksekutif, peraturan oleh legislatif, pengawasan dari yudikatif, dan keterlibatan rakyat Indonesia menjadi “ramuan” yang tepat dalam menciptakan budaya demokrasi tanpa korupsi.

KPK, Jakarta-Pemuda menjadi bagian penting dalam perubahan sosial. Setidaknya, sejumlah peristiwa sejarah, dilakukan oleh para pemuda. Mulai dari Sumpah Pemuda, hingga reformasi. Karena itu, optimalisasi peran pemuda, juga harus diberdayakan dalam melawan korupsi.

Hal ini yang disampaikan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi pemberantasan Korupsi (Dikyanmas KPK) Sujanarko di Gedung KPK, Rabu (20/1) di hadapan Komunitas Turun Tangan. Sujanarko melanjutkan, pemuda yang biasanya tergabung dalam komunitas harus menjaga integritas dan independensinya.

“Indonesia yang berintegritas, ketika seluruh masyarakat Indonesia turun tangan ke hal-hal yang baik,” katanya.

Komunitas Turun Tangan diisi oleh basis anak-anak muda yang merupakan aktivis kampus yang membentuk gerakan kerelawanan untuk mendorong masyarakat peduli dan terlibat aktif dalam perubahan sosial yang positif. Komunitas ini juga bercita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang memiliki pemimpin-pemimpin bersih dan berkompeten.

Dalam kesempatan itu, Turun Tangan menyampaikan ratusan surat harapan yang ditulis masyarakat terhadap lembaga antirasuah ini. Koordinator Turun Tangan Herry Dharmawan mengatakan surat itu merupakan cerminan harapan masyarakat dari lima kota, yaitu Jakarta, Bandung, Banjarmasin, Medan dan Malang.

Herry mengatakan saat ini, harapan masyarakat masih tinggi pada KPK. Hal itu terbukti dari jumlah surat yang berhasil dihimpun, yang kemudian dimasukkan ke kotak harapan #IndonesiaUntukKPK.

“KPK harus tahu bahwa rakyat masih percaya, kepercayaan itu tidak boleh dikhianati dengan terbawa pada kepentingan politik penguasa,” ujar Herry.

Pengumpulan surat harapan kepada KPK dilakukan pada Desember 2015 lalu dalam rangka memperingati  Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh setiap 9 Desember dan menyambut terpilihnya Ketua KPK Jilid IV. Pergantian kepemimpinan KPK merupakan salah satu momentum diharapkan dapat menyadarkan semua pihak bahwa perlawanan terhadap kejahatan korupsi harusnya menjadi gerakan semesta.

KPK mengapresiasi upaya itu. Sujanarko berharap, dukungan semacam ini bisa menjadi energi baru bagi lembaga dalam menjalankan amanah rakyat. “Ke depan, kami berharap Turun Tangan juga mampu mengawal agenda antikorupsi,” ujarnya.

Sumber berita: KPK

 

21 Februari 2005 pukul 02.00. Dini hari yang sepi itu seakan menjadi pengantar dari tumpukan sampah yang longsor dan menghapus dua kampong dari peta. Kampung Cilimus dan Kampung Pojok tertimbun sampah yang berasal dari TPA Leuwi Gajah. 157 orang terkubur dan ratusan keluarga kehilangan harta benda dan sejarah hidupnya. Untuk tetap mengingatkan masyarakat akan sampah yang dapat menjadi ancaman, maka Kementerian Lingkungan Hidup pada hari bumi tanggal 5 Juni 2005 menetapkan 21 Februari sebagai Hari Peduli Sampah Nasional.

 

Sampah adalah masalah yang nyata bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Petungsewu Wildllife Education Center, Jumlah sampah yang setiap hari dihasilkan oleh masyarakat Indonesia adalah sebanyak 11.330 ton, jika diambil rata-rata maka per orang di Indonesia menghasillkan 0,050 Kg per hari. Jika jumah tersebut dikalikan satu tahun maka jumlah sampah yang diproduksi adalah sebanyak 4.078.800 ton, Banyak bukan?

 

Masalah utama dari sampah adalah minimnya kepedulian masyarakat terhadap sampah yang dihasilkan. TurunTangan mendorong relawan untuk bergerak ikut ambil bagian dalam menyelesaikan berbagai masalah mulai dari lingkungan terdekat. Oleh karenanya relawan TurunTangan harus juga memiliki kepedulian dalam melihat masalah sampah.

 

Tahun 2016, peringatan Hari Peduli Sampah Nasional harus melibatkan banyak penggerak sehingga penyebaran informasi dan tingkat kepedulian masyarakat menjadi lebih meningkat dan masalah sampah dapat diselesaikan secara bersama. TurunTangan diajak untuk ikut berkolaborasi untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam Hari Peduli Sampah Nasional 2016 oleh wasteforchange, dan berbagai kolaborator lainnya.

 

Oleh karena itu, TurunTangan mengajak relawan untuk ikut dalam peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2016 untuk mewujudkan Indonesia Bebas sampah 2020. Cara untuk ikut adalah kunjungi http://bergerak.bebassampah.id/ untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana ikut ambil bagian dan turun tangan mengatasi masalah sampah di Indonesia.

Kamis, 21 Januari 2016 di depan istana negara, sudah 9 tahun lamanya para ibu berdiri mengenakan pakaian hitam-hitam, diam dengan satu tuntutan yang tidak pernah berubah. Menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negeri ini. Cukup panjang daftar kasus pelanggaran HAM yang akan dengan mudah didapatkan dari mesin pencari yang ada di Internet.

Saya mengenal lebih dalam para pejuang kamisan saat ikut dalam Aksi Kamisan Sumpah Pemuda bersama project Kelas Negarawan Muda. Saat proses persiapan penyelenggaraan Kamisan, Ibu Sumarsih memaksakan untuk hadir, padahal pertemuan diselenggarakan sampai larut malam. Semangat itu terasa akan sehingga tidak ada alasan bagi kami, para relawan Kelas Negarawan Muda untuk mundur dari Kamisan.

Selepas sumpah pemuda, karena alasan kesibukan yang bertepatan dengan kamisan, saya belum pernah lagi hadir disana. Meskipun hati ini tetap ingin hadir disana. Ah, pekerjaan memang selalu jadi alasan pembenaran. Sampai pada akhirnya ada kabar bahwa Kamisan akan digusur menjauh dari Istana.

Kamisan akan digusur menjauh dari istana yang merupakan objek vital negara. Undang-Undang membenarkan hal tersebut, namun tampakanya tidak akan ada ancaman berarti dari pada ibu yang berdiri dan para anak muda yang setia menemani. Saya tahu dan percaya, mereka yang menemani tidak punya pikiran untuk melakukan macam-macam karena hal itu akan mengkhianati perjuangan yang dilakukan oleh para ibu di Kamisan.

2 Kamisan sebelum 21 Januari, para ibu diusir oleh polisi yang berjaga disekitar istana. Hari-hari setelah Pergub DKI Jakarta diberlakukan, para ibu harus berhadapan dengan para aparat yang jumlahnya lebih banyak dari para ibu, tapi para ibu bergeming dan tetap yakin akan garis perjuangan yang mereka pilih. Tetap berdiri didepan istana negara setiap hari kamis, menuntut kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dikaukan atas nama negara kepada orang-orang yang mereka cintai.

 

#9thKamisanMelawan

“Digusur kami tetap berdiri, diabaikan kami tetap mencari”, 9 tahun para ibu berdiri menuntut sang penguasa negeri untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. 9 tahun para ibu itu “digantung” oleh para penguasa, berkali-kali penghuni istana berganti rupa, tetap saja ujungnya belum terlihat dimana. 9 tahun itu waktu yang sangat lama, mereka tidak mau berhenti, mereka akan tetap berdiri dan mencari.

Sepenggal Jingga dari Efek Rumah Kaca,

Rindu kami seteguh besi
Hari demi hari menanti
Tekad kami segunung tinggi
Takut siapa? semua hadapi

Marah Kami
Senyala api
Di depan istana berdiri

Yang hilang menjadi katalis
Disetiap kamis
Nyali berlapis

Yang ditinggal
Takkan pernah diam
Mempertanyakan kapan pulang ?

9 tahun berdiri, 427 kamisan berjalan, 3285 hari. Konsisten saja masih kurang nampaknya menggambarkan pejuang di aksi kamisan. Jika ada satu tingkat kata yang lebih tinggi dari konsisten, maka para ibu layak menyandangnya. Semoha dia yang diistana bersedia untuk menengok dan bertemu langsung pada ibu.

Terima Kasih kepada para ibu yang memberikan pelajaran berharga bahwa tidak ada alasan berhenti dari apa yang kita jalani. Ketika negara mengambil separuh dari jiwa dan memperlakukannya tidak sebagaimana mestinya, maka pasrah itu bukan jawaban.

Saya sudah meninggalkan hati saya disini, meskipun saya tidak selalu hadir tapi saya akan tetap kembali.

Wahai para pemuda yang menyebut dirinya agen perubahan bangsa, Tidak pernahkah hatimu tergerak untuk ikut membela. Selama kasusnya belum terbuka, kita semua punya peluang untuk merasakan hal yang sama. Apakah ketika saat itu tiba, kita baru akan meminta iba padahal saat Ini kita berusaha memalingkan muka.

We are making history

Sebuah kalimat yang menggambarkan perjuangan kita selama ini, perjuangan dengan kristal keringat bukan dengan kristal rupiah. Kalau dilihat dari sisi jumlah memang kita sedikit, tapi apa hasil yang besar dimulai dengan sesuatu yang besar?

Terkadang saya teringat dengan gambar yang diposting oleh Doni Swandana, Relawan TurunTangan Medan. Begini kata-katanya, “Lelah? Jujur, iya. Tapi setiap saya ingin pergi, hati meminta berjuang lagi, dan logika berkata masa Cuma segini? Jadi, saya kembali.”

Itu gambaran perasaan yang sering saya rasakan di gerakan baik ini.

Begitu juga dengan puisi yang pernah diposting oleh Azhar yang juga Relawan TurunTangan Medan.

Patah tumbuh hilang berganti..
Ada yang datang lalu ada yang pergi..
Ada yang bertahan karena memang dari hati..
Meski keramaian pernah jadi sunyi..

Ada yang bergerak karena kesadaran diri..
Lalu ada juga untuk mencari jati diri..
Ada, ada yang sekedar demi eksistensi..
Karena ingin meluapkan emosional psikologi..

Kita gerakan bukan community..
Bergerak dalam perbedaan untuk Ibu Pertiwi..
Jangan lelah untuk melangkahkan kaki..
Sebab perjuangan tak berhenti sampai disini..

Setiap dari kita pasti punya mimpi..
Letaknya sejauh langit yang tinggi..
Demi Negeri, kita masih ada janji..
Janji kemerdekaan yang belum kita lunasi..

Jalan masih panjang untuk ditapaki..
Tetap saling erat kuatkan pijakan kaki..

Terima kasih kawan sudah berdiri sama tinggi..
Bergerak memudarkan anti pati..
Kau lakukan dengan setulus sanubari..
Hingga kita bisa saling menginspirasi..

Ya benar, jalan kita masih sangat panjang. Rute yang kita lalui pasti sangat terjal. Pandji juga pernah bercerita tentang hal ini:

Tapi saya maklum kalau orang orang tidak paham apa yang kita sedang lakukan. Saya mengerti kalau orang-orang melihat kita aneh.

How can they understand?
They are trying to win this, WE ARE TRYING TO CHANGE THE GAME.

Saya terima, kalau orang orang menganggap kami naif.
Menganggap kami polos.
Menganggap kami pemimpi.
Saya terima.

Tapi ingat ini selalu, “You may say i’m a dreamer. But i’m NOT the only one”.

Pandji benar, kita tidak sedang berjuang sendiri. Ada lebih dari 45.000 relawan yang bersiap mengubah wajah Indonesia dari berbagai pelosok daerah tanpa mengharapkan 1 Rupiah pun.
Terima kasih atas kesempatan berjuang bersama. Semoga gerakan ini kekal abadi sepanjang masa.

“Selama kamu tidak berhenti memukul, maka kamu belum kalah.” – Pandji Pragiwaksono

Salam hangat,

Kurnia Ramadhana
Relawan TurunTangan

 

Sudah setahun lamanya Gerakan TurunTangan beridiri. Berbagai macam kisah dari berbagai penjuru di Indonesia telah menjadi catatan tersendiri bagi para relawan. Banyaknya kegiatan yang relawan TurunTangan lakukan adalah bukti bahwa masih ada banyak orang yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya, dan mau turun tangan langsung.

Di mata saya seluruh relawan TurunTangan sama hebatnya. Salah satunya para relawan TurunTangan Malang. Mereka melakukan banyak sekali kegiatan yang sifatnya positif dan memiliki dampak yang cukup baik bagi lingkungan sekitarnya. Kebetulan, hari ini mereka merayakan hari jadinya yang pertama– meski dimajukan sebelum tanggal mereka terbentuk. Wawancara santai saya dengan Raka– relawan TurunTangan Malang– berikut ini diharapkan mampu memacu semangat relawan lainnya agar tetap berkarya.

**

Bisa diceritakan bagaimana cerita terbentuknya TurunTangan Malang?

Pertama dibentuk awalnya lewat akun twitter TurunTangan Malang. Lalu kita mengadakan kopdar dan bergabung tanggal 14 Desember 2013. Waktu itu kita kumpulnya pertama kali di depan kampus Politeknik Negeri Malang. Tapi ternyata tidak memungkinkan tempatnya. Akhirnya kita mencoba mencari kafe, dan waktu itu kita dapat di Warung Susu. Di situ baru kita semua kenalan dan berdiskusi arah Gerakan TurunTangan Malang. Di sana kita tentukan struktur koordinator dan lain sebagainya. Ketua koordinator kita waktu itu Mas Sandy.

Waktu itu politik masih menjadi barang aneh bagi sebagian orang. Bagaimana cara menyiasati komunikasi kepada mereka agar mereka tertarik?

Waktu itu kita memang menyepakati arah gerakan kita lebih ke sosial. Tapi tidak dipungkiri relawan gerakan ini makin banyak karena diinisiasi oleh Mas Anies Baswedan. Mulai muncul relawan dari mulai jumlahnya hingga 40 relawan yang aktif dan ikut mendukung Mas Anies pada saat konvensi kemarin.

Apa kegiatan pertama dari TurunTangan Malang?

Waktu itu kita merayakan Hari Ibu—yang jatuh pada tanggal 22 Desember. Kita mengadakan acara di Car Free Day. Ada dua kegiatan, yang pertama acara teaterikal. Kita bekerja sama dengan salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa dari salah satu kampus. Lalu acara kedua mengadakan Gerak Bersih. Jadi setelah Car Free Day selesai kita melakukan aksi bersih-bersih lingkungan.

TurunTangan Malang terbilang aktif dalam melakukan kegiatan. Apa saja yang biasanya dipersiapkan sebelum mengadakan acara-acara tersebut?

Saat masa konvensi dulu, kita melakukan kegiatan dengan kemampuan apa adanya. Jadi kita kebut semuanya. Kalau ada ide, langsung kita eksekusi. Beda halnya dengan kegiatan Djadoelympic, cukup lama persiapannya. 3-2 bulan kita mempersiapkannya.

Tapi waktu pasca pilpres kita lebih selalu bersuha mempersiapkannya dengan lebih matang. Kebetulan kegiatan pasca pilpres ini kita lebih ke movement. Setiap selesai kegiatan kita selalu evaluasi supaya ke depannya menjadi lebih baik.

Saat ada bencana erupsi Gunung Kelud, bagaimana cerita TurunTangan Malang bisa ikut serta membantu daerah sekitar yang terkena dampaknya?

Saat bencana erupsi Gunung Kelud semua yang kami kerjakan serba mendadak. Jadi setelah ada berita Gunung Kelud meletus, beberapa relawan TurunTangan Malang langsung bergabung ke sebuah posko di daerah Pujon.

Waktu itu kita belum merencanakan akan turun langsung ke sana. Ide pertama kali muncul dari teman kami, Indah. Dia nge-Whatsapp saya “Rak, TurunTangan Malang nggak mau terjun ke sana?”. Memang kita sudah gerak tapi masih berkoordinasi dengan relawan sekitar sana (Gunung Kelud). Terlebih kondisi saat itu masih belum bisa dikendalikan.

Kita kumpul di daerah Batu jam 11. Lalu melakukan survey jam 1 pagi dengan menggunakan 8 motor, kurang lebih 16 orang, ke beberapa titik hingga ke kota Kediri. Sekitar jam 6 pagi kita menemukan desa yang belum mendapatkan bantuan. Kita berniat membuat dapur umum karena di desa tersebut ada lima posko yang masih kekurangan bantuan. Akhirnya kegiatan ini berkelanjutan karena koordinasi yang baik dengan Pak Ahmad, kepala desa setempat, hingga kondisi semakin membaik.

Sore harinya kita rapat dan berniat untuk membuat pengumpulan dana secara nasional. Kalau tidak salah terkumpul dana sebesar Rp 8-9 juta. Uang tersebut kita pakai untuk membeli peralatan bantuan, makanan dan obat-obatan yang terbilang sangat diperlukan. Bantuan tersebut datang dari Kalimatan, Sumatera, Sulawesi dan bahkan dari Ambon juga ada.

Apa yang membuat TurunTangan Malang cukup baik dalam bekerja sama secara tim?

Dulu kita memang sempat menanamkan:

Kalau kita mau membuat sebuah perubahan, tapi dari diri kita sendiri belum berubah, ya malu juga.

Akhirnya pelan-pelan kita bikin iklim itu, terlebih setelah pasca pilpres.

Kita sepakat untuk membentuk TurunTangan Malang sebagai komunitas yang independen di kota Malang. Dari situ kita berpikir apa yang bisa membedakan kita dari komunitas lain. Dan ternyata yang pertama membedakannya adalah iklim dalam organisasi itu sendiri.

Memang secara tidak langsung hal-hal seperti tidak membuang sampah sembarangan dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas itu menjadi nilai plus dari relawan kita sendiri.

Saya juga merasakan dampaknya semenjak bergabung dengan TurunTangan Malang. Saya merasa malu ketika membuang sampah sembarangan, melanggar peraturan lalu lintas.

Waktu itu ada kejadian unik ketika ada rapat kerjasama dengan komunitas lain. Mereka membuat janji bertemu jam 2 siang, tapi setengah jam sebelumnya kita semua sudah dilokasi. Kita tunggu sampai jam setengah 3 mereka tidak ada, maka kita tinggal pulang. Lalu mereka sms, “kita sudah di sini”. Tapi sudah jam 3, akhirnya kerja samanya batal karena hal tersebut.

Terkadang kita mengurungkan niat untuk melakukan sesuatu karena tidak punya jumlah massa yang memadai, ada kiat yang bisa dibagikan kepada teman-teman relawan lain?

Jujur saja, sebenarnya kita juga tidak pernah luput dari kesulitan dalam melakukan sesuatu. Secara jumlah, relawan yang aktif biasa saja, tidak terlalu banyak. Karena banyak relawan TurunTangan Malang yang masih menjadi mahasiswa tingkat akhir, seperti saya. Tapi pada intinya kita dalam melakukan suatu hal bukan semata-mata ingin membangun sebuah komunitas, tapi juga membangun sebuah kepedulian. Jadi tidak selalu membutuhkan massa dan acara yang besar untuk sekedar turun tangan.

Kita bisa turun tangan dengan diawali dari diri kita sendiri dengan datang tepat waktu, tidak membuang sampah sembarangan dan patuh peraturan lalu lintas.

Dari situ bisa dilihat orang “wah anak TurunTangan ternyata perilakunya baik”. Orang akan tertarik dengan sendirinya untuk bergabung. Intinya harus dibentuk disiplin berorganisasi agar organisasinya punya nilai.

 

Pesan-pesan untuk relawan TurunTangan di daerah lain?

Saya selalu bilang ke teman-teman:

“Kalau mau melakukan sesuatu, lakukan saja. Jangan terlalu banyak pertanyaan”

Karena pertanyaan itu yang kadang bisa menghambat kegiatan itu. Kita selalu bertanya “kita bisa atau tidak, ya?”.  Akhirnya ketika pertanyaan itu menghantui pemikiran kita, kegiatan-kegiatan itu tidak berjalan.

Saya ingat kata Mas Anies yang kurang lebih seperti ini: jika ada masalah jangan tunggu orang lain untuk menyelesaikannya. Harusnya kita sendiri yang turun tangan.

**

Apresiasi saya berikan kepada teman-teman TurunTangan Malang. Semoga relawan TurunTangan di daerah lain terinspirasi dan semangat untuk terus berkarya. Selamat hari jadinya yang pertama!

Teman-teman, barangkali kita sama-sama tahu dan merasa semenjak paska pemilihan presiden ritme kegiatan Turun Tangan Jogja mulai menurun. Kita dihadapkan pada tantangan, tujuan, dan fokus baru yang sama-sama belum terlalu jelas. Kita ditantang untuk mendefinisikan kembali arah perjuangan gerakan ini.

Semenjak gerakan ini “resmi” terbentuk di Yogyakarta 20 Desember 2013, gerakan ini memiliki arah dan fokus yang jelas untuk mendukung orang-orang baik, Anies Baswedan dalam kontestasi konvensi Partai Demokrat. Saat itu kita memiliki sasaran dan fokus yang jelas yaitu relawan di seluruh Indonesia berpeluh keringat, bekerja bersama-sama mengenalkan gagasan-gagasan Anies Baswedan ke masyarakat. Dibarengi dengan kampanye untuk tak golput dalam pemilu. Kita diikat dalam satu semangat yang sama bahwa berpolitik itu adalah kegiatan yang mulia. Dan tak melulu transaksional.

Paska konvensi dan Pileg kita dituntut untuk mendefinisikan kembali bagiamana peran Turun Tangan dalam kontestasi politik pemilihan presiden di Indonesia. Saat itu kita berdebat dengan sangat cerdas, menentukan apakah kita akan memihak kepada salah satu calon ataukah kita independen. Kita memilih pilihan yang kedua. Kita memilih kerja pencerdasan politik di masyarakat dengan berbagai kegiatan.

Di manapun pesta itu selalu gaduh, ramai, penuh sorot lampu, menyedot perhatian. Tak terkecuali Konvensi, Pileg, dan Pilpres. Pesta-pesta itu menyedot perhatian banyak khalayak. Turun Tangan menjadi begitu populer di tengah-tengah masyarakat saat berlangsungnya pesta. Semua orang semangat, semua orang senang, semua orang bergembira dalam pesta. Begitu pesta selesai tentu saja diikuti dengan selesainya kegaduhan, keramaian, dan sorot perhatian pada pesta termasuk yang terlibat di dalamnya. Para peserta pesta tak lagi terlalu mendapat perhatian.

Layaknya usai pesta, orang-orang segera berbondong-bondong untuk pergi meninggalkan arena pesta karena tak ada lagi perayaan yang bisa dirayakan. Barangkali ada yang segera pergi untuk mencari pesta di tempat lain. Hanya sedikit yang bertahan setelah pesta usai.

Pesta sudah kita tinggalkan di belakang. Di sinilah Turun Tangan menemukan satu lagi tantangan dan pertanyaan. Apakah memang gerakan ini lahir untuk pesta itu? Tentu yang bisa menjawab adalah para relawannya.

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]