Home Artikel Populer Demokrasi Tanpa Korupsi

526

Indonesia telah mencapai titik sempurna dalam konteks bernegara, demokrasi telah menjadi pilihan sejak jatuhnya rezim otoriter. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata Demos yang berarti rakyat dan Kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan, jadi demokrasi  adalah sebuah model pemerintahan dimana semua warga negara diberi kesempatan untuk turut serta terlibat dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Sistem ini menjadi antitesa dalam kondisi bangsa Indonesia, disaat Indonesia hanya dikuasai oleh oknum-oknum pengusaha dan pemerintah maka kali ini bangsa Indonesia bisa berdaulat dan menjadi bangsa yang partisipatif dalam mengambil kebijakan dan menentukan arah bangsa kedepan. Namun apakah demokrasi yang kita idam-idamkan sudah terlaksana?

Menurut Democracy Index tahun 2014, Indonesia menempati peringkat ke 49 sebagai negara yang demokrasinya belum sempurna. Hal ini dikarenakan masih minimnya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan serta KKN yang masih merajarela dalam pemilihan umum di Indonesia. Sistem demokrasi sebenarnya adalah sistem pemerintahan yang baik jika ingin memberantas praktek-praktek korupsi, karena melalui sistem ini lah partisipasi rakyat untuk menentukan sekaligus mengawasi jalannya roda pemerintahan terbuka selebar-lebarnya, sebagaimana kata-kata dari Abraham Lincoln “Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.

“Harga” Konstituen

Cita-cita demokrasi yang baik tersebut tidak selalu sejalan dengan kenyataan yang terjadi, praktek-praktek korupsi sudah mengakar rumput dalam sistem demokrasi Indonesia. Rakyat selalu dijadikan target untuk diperdaya oleh rupiah dalam setiap pemilihan umum, jika dikalkulasikan dengan asumsi rakyat dibayar 50 ribu rupiah agar memilih si calon tersebut, maka harga dari rakyat itu tak lebih dari 27 rupiah per hari dan mereka telah menggadaikan daulat dan hajat hidup mereka selama kurun waktu 5 tahun ke depan. Praktek  kecurangan ini sangat sering terjadi dan berdampak langsung dengan jumlah kepala daerah yang tersangkut kasus hukum, menurut data Kementerian Dalam Negeri tahun 2011 sebanyak 40 kepala daerah, tahun 2012 sebanyak 41 kepala daerah, tahun 2013 sebanyak 23 kepala daerah, dan tahun 2014 sebanyak 56 kepala daerah tersangkut kasus hukum, yang umumnya berkaitan dengan anggaran, begitu juga dengan anggota DPRD, berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri dari mulai tahun 2005 sampai 2014 terdapat 3.169 orang terkena kasus korupsi baik di tingkat Kabupaten ataupun Provinsi. Harga pencalonan dan biaya kampanye yang mahal menyebabkan mereka terjerumus korupsi setelah menjabat, nepotisme sebagai harga balas jasa pun dilakukan untuk mengisi pos-pos pemerintahan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang demokrasi jelas tertuang dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Isi peraturan tersebut menggambarkan bahwa rakyat menjadi penentu dari semua kebijakan di Indonesia. Tentu kita masih ingat dengan polemik Pilkada langsung dan Pilkada tidak langsung (keterwakilan) tahun 2014 yang lalu, daulat yang seharusnya dimiliki rakyat untuk menentukan pimpinan daerahnya seakan “disulap” oleh para politisi DPR menjadi kewenangan anggota DPRD dengan dalil isi Pancasila di poin ke-4 yaitu tentang keterwakilan rakyat. Bentuk demokrasi seperti ini yang menjadi palang penghambat pemberantasan korupsi. Permasalahan demokrasi dalam ranah pemilu harus dibereskan melalui pendidikan politik rakyat Indonesia, mereka harus disadarkan bahwa daulat yang telah diberikan harus dimanfaatkan untuk memilih pemimpin yang benar-benar berkompeten.

Pilkada Serentak

Demokrasi tahun 2015 menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia, pemilihan umum serentak dilaksanakan, sebanyak 8 provinsi, 170 kabupaten, dan 26 kota sudah melaksanakan pesta demokrasi. Tentu model demokrasi ini menjadi baik jika dikaitkan dengan efisiensi biaya, tapi kebijakan pemilihan umum serentak ini harus diikuti juga dengan model pengawasan yang lebih ketat dari Bawaslu ataupun Panwaslu daerah, serta permasalahan yang sering luput dari pemberitaan adalah pola rekrutmen partai politik Indonesia. Ada baiknya diberlakukan semacam pola seleksi di internal partai menggunakan tim khusus yang diisi oleh orang-orang berkompeten dalam penentuan anggota partai politik, baik dalam skala nasional maupun daerah agar partai-partai di Indonesia layak dikatakan sebagai representasi suara seluruh rakyat Indonesia. Kondisi saat ini partai politik sering kali menempatkan orang-orang yang hanya mengandalkan uang dan popularitas untuk meraup suara rakyat. Minimnya tingkat partisipasi publik dalam pemilihan umum serentak di beberapa daerah menjadi bukti kebosanan publik melihat pola korupsi yang terus menerus berulang, dimulai dari mahar politik, kampanye uang, dan diakhiri dengan kemenangan yang harus dibayar mahal karena telah memakai uang atau jasa dari para pendukungnya. Jika pendidikan politik rakyat tidak dibenahi dan pola rekrutmen partai politik tidak diperbaiki maka demokrasi tanpa korupsi yang kita impikan hanya akan menjadi slogan.

Menuju demokrasi yang sempurna memang butuh waktu dan sinergitas antara eksekutif, legislatif, yudikatif, dan rakyat Indonesia. Pemerintahan yang baru diberbagai daerah harus membuka ruang lebar kepada rakyat untuk turut serta dalam perumusan dan pengawasan kebijakan-kebijakan yang telah dihasilkan. Dukungan dari kebijakan eksekutif, peraturan oleh legislatif, pengawasan dari yudikatif, dan keterlibatan rakyat Indonesia menjadi “ramuan” yang tepat dalam menciptakan budaya demokrasi tanpa korupsi.

Kurnia Ramadhana adalah relawan TurunTangan Medan yang kini bekerja di Indonesian Corruption Watch (ICW). Sebelum hijrah ke Jakarta, Kurnia merupakan koordinator relawan TurunTangan Medan.

Komentar