Home Artikel Populer Negeri yang Hobi Revisi

574

Presiden Jokowi beserta sederet Pimpinan DPR baru saja mengumumkan bahwa Revisi UU KPK yang selama ini menjadi bola panas di Senayan telah resmi ditunda. Sikap dari Presiden yang seakan-akan “kompromi” dengan DPR menjadi sikap yang kontradiktif untuk menciptakan Indonesia bebas dari korupsi.

Dalil penguatan yang selama ini menjadi alasan oknum-oknum DPR untuk merevisi UU KPK sudah dinilai publik sebagai suatu kebohongan besar. Draft yang beredar di masyarakat menunjukkan betapa KPK yang selama ini menjadi baris terdepan untuk memberantas korupsi sedang “dikerjai” oleh anggota DPR. Tarik menarik kepentingan partai politik kemudian dipertontonkan kepada publik.

Memasukkan Revisi UU KPK dalam Prolegnas DPR tahun 2016 seakan menjadi jalan keluar bagi DPR untuk mencoba mengkebiri kembali wewenang KPK menjadi lebih lemah. Beberapa partai politik yang diharapkan masyarakat menjadi representasi suara rakyat kian menunjukkan niat buruk yang sebenarnya.

Setidaknya ada 4 poin penting terkait penundaan yang disepakati oleh Presiden dan Pimpinan DPR.

Pertama, keputusan Presiden untuk menunda pembahasan Revisi UU KPK ini sangat bertolak belakang dengan program “Nawacita” yang selama masa kampanye selalu didengung-dengungkan oleh Jokowi-JK. Dalam salah satu program tersebut Jokowi-JK berkomitmen untuk menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Seakan jargon Nawacita itu hanya dijadikan objek kampanye dan dilupakan ketika mendapatkan kekuasaan.

Kedua, menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW) total kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi pada tahun 2015 sebanyak 3,1 trilyun dan nilai suap yang dilakukan oleh tersangka-tersangka kasus korupsi sebanyak 450,45 milyar. Data tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia adalah salah satu dari negara yang sedang mengalami badai korupsi yang dahsyat. Presiden seharusnya bisa bertindak bijak dan tegas menanggapi upaya membumihanguskan KPK yang gencar dilakukan oleh oknum-oknum di DPR.

Ketiga, revisi UU KPK ini bukan baru pertama kali digulirkan oleh partai-partai politik di DPR. Tercatat sudah 4 kali para anggota dewan mengeluarkan “jurus” untuk merevisi UU KPK. Mulai dari umur KPK yang dibatasi hanya 12 tahun, penyadapan harus izin Ketua Pengadilan Negeri, KPK hanya bisa menangani kasus korupsi yang bernilai 50 milyar, sampai kepada usaha terakhir mereka dengan membatasi wewenang Ketua KPK dengan membentuk Dewan Pengawas, KPK tidak diperbolehkan lagi mengangkat penyidik independen, penyadapan dan penyitaan harus melalui izin Dewan Pengawas, dan penerbitan SP3 yang selama ini tidak pernah ada di KPK.

Keempat, Presiden Jokowi dan DPR terkesan menutup mata dengan pergerakan-pergerakan rakyat yang bersikeras menolak Revisi UU KPK ini masuk dalam prolegnas DPR tahun 2016. Berbagai aksi telah diinisiasi oleh berbagai elemen masyarakat Indonesia, dari mulai aksi Save KPK yang dilakukan di beberapa daerah, dukungan para Guru Besar Universitas yang menolak Revisi UU KPK, sampai dukungan dari grup band Slank yang membuat konser mini di KPK untuk menggalang dukungan penolakan Revisi UU KPK. Rangkaian dukungan masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia masih butuh KPK yang kuat, bukan KPK yang “masuk angin”.

Sikap penolakan dari Presiden seharusnya menjadi langkah terbaik untuk mengakhiri “drama” politik ini. Penundaaan pembahasan Revisi UU KPK seakan menjadi “bom” yang sewaktu-waktu bisa meledak. Efek dari penundaan tersebut adalah akan timbul perasaan ketidakpastian dari masyarakat tentang nasib KPK kedepan dan muncul keraguan dari komitmen pemberantasan korupsi di era Jokowi-JK.

Komitmen KPK

Pimpinan KPK yang baru ini sudah menunjukkan taring dalam pemberantasan korupsi. Hal ini terbukti dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang telah menciduk 2 orang koruptor dalam waktu 2 bulan. Dimulai dari kasus seorang anggota legislatif dari PDIP kemudian dilanjutkan dengan penangkapan Kasubdit Mahkamah Agung. Hampir dari semua kalangan di Pemerintahan pernah berurusan dengan KPK, baik ranah eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Agus Rahardjo sebagai Ketua KPK telah mengeluarkan sikap yang tegas bahwa poin-poin di draft Revisi UU KPK akan melemahkan KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi. Hal senada juga diikuti oleh Wadah Pegawai KPK untuk menolak Revisi UU KPK dan menuntut agar Presiden mengeluarkan pernyataan menolak Revisi UU KPK tersebut.

Bukan hanya Ketua KPK saat ini yang tegas menolak revisi tersebut, bahkan Ketua KPK sebelumnya juga mengeluarkan seruan untuk bersama-sama menolak Revisi UU KPK. Dimulai dari Bambang Widjojanto, Abraham Samad, Indraseno Adji, sampai kepada Chandra M Hamzah. Ini membuktikan bahwa KPK masih terus berkomitmen untuk terus memperkuat lembaga anti rasuah tersebut.

Menurut catatan ICW dari rentan waktu 2004 sampai tahun 2014, KPK telah mempunyai sederet prestasi dalam pemberantasan korupsi. Diantaranya, KPK berhasil menangkap 3 Menteri aktif era pemerintahan SBY yaitu Andi Mallarangeng (eks Menpora), Jero Wacik (eks Menteri ESDM), dan Suryadharma Ali (eks Menteri Agama), belum lagi KPK berhasil menangkap Ketua MK dan Pimpinan Partai Politik (Suryadharma Ali dan Anas Urbaningrum), serta KPK mengklaim telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp 249 trilyun.

Tentu sederet prestasi yang sudah diperlihatkan oleh KPK dikarenakan wewenang yang besar serta kepercayaan publik yang masih tinggi kepada lembaga ini. Lalu jika publik masih percaya dengan KPK “rasa” sekarang, kenapa wewenangnya harus diganggu?

Peta Politik Senayan

PDIP beserta partai koalisi pendukung Pemerintah menjadi pelopor lahirnya Revisi UU KPK di DPR. Sikap yang tidak disangka-sangka dipertontonkan oleh Partai Banteng Merah tersebut, bersama Partai Nasdem, Hanura, PKB, Golkar, PPP, dan Partai PAN, mereka berusaha sekuat tenaga untuk memasukkan Revisi UU KPK ke Prolegnas DPR tahun 2016. Partai koalisi yang harusnya bisa menjadi cerminan komitmen Pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, kini menjadi sekumpulan elite yang hanya mementingkan kepentingan kelompok.

Sampai saat ini hanya Gerindra, Demokrat, dan PKS yang menolak Revisi UU KPK masuk Prolegnas DPR 2016. Dalam konteks ini justru partai oposisi pemerintah yang menjadi representasi komitmen Jokowi JK pada masa kampanye 2014. Justru yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah komitmen dari kedua kubu di pemerintahan agar lebih bisa menjaga marwah dan semakin memperkuat KPK.

Komisi III DPR RI yang diharapkan menjadi palang penghambat pelemahan KPK justru menjadi corong utama yang ingin membumihanguskan lembaga anti rasuah itu. Dengan alasan setiap lembaga harus ada “Dewan Pengawas” menjadi senjata tangkisan utama mereka ketika publik bersuara tentang revisi UU KPK. Seakan-akan Komisi Hukum DPR RI itu kehilangan penafsiran yang tepat tentang tujuan mereka berada di Senayan.

Saat ini seluruh masyarakat Indonesia menantikan trio eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang pro terhadap pemberantasan korupsi. Ekskutif yang mendengarkan suara rakyat, legislatif yang menjadi penyambung lidah rakyat, dan yudikati yang menjadi panglima hukum pelindung rakyat. Jelas sudah putusannya, Presiden meminta DPR untuk menunda pembahasan RUU KPK. Bisa dipastikan seluruh elemen masyarakat kecewa terhadap unsur “trias politica” di awal tahun 2016 ini. Sebenarnya ini bisa menjadi momentum yang baik bagi Presiden dan DPR sebagai “panitia” pembuat UU untuk membuktikan bahwa UU yang mereka buat semata-mata untuk rakyat dan ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi.

Kurnia Ramadhana adalah relawan TurunTangan Medan yang kini bekerja di Indonesian Corruption Watch (ICW). Sebelum hijrah ke Jakarta, Kurnia merupakan koordinator relawan TurunTangan Medan.

Komentar